Hilangnya Negara

Oleh: La Ode Machdani Afala

Salah satu negara terkorup di dunia adalah Indonesia. Negara ini tercatat sebagai negara dimana hampir  semua departemen dan instansinya termasuk dalam daftar  KPK dan di terjerat kasus korupsi. Kalau di lihat dari sumber daya alam dan manusianya, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, yang memiliki karakteristik sebagai negara yang maju. Akan tetapi negara ini tidak demikian adanya. Apa sebenarnya yang terjadi dinegara kita??

Sumber daya alam yang kaya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional agar bisa dikelolah dengan baik. Kalau dilihat dari prestasi bangsa ini, telah banyak orang-orang yang telah mengukirkan namanya di ajang internasional dalam meraih prestasi dari juara fisika, matematika dan strategi perang. Sumber daya manusia yang mampu mengelolah dan memanajemen sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Secara keseluruhan untuk meningkatkan kaulitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alamnya dibutuhkan manajemen yang profesinal. Oleh karena itu, peran negara sangat dibutuhkan. Negara menjadi fasilitator yang mengatur dan mengarahkan serta bisa menyiapkan bibit manusia yang tangguh bagi kemajuan bangsa.

Akan tetapi ketika peran negara telah hilang, maka semua cita-cita yang didudukan bersama akan hilang juga. Dan ini akan berakibat pada kesengsaraan manusia, kesenjangan sosial dan ekonomi serta tergerusnya spirit Ilahia dalam kehidupan manusia. Peran negara tersebut telah diambil oleh kelompok berdasi yang telah melakukan tindakan kriminal atas nama rakyat. Semua tempat dan lokus sistem sosial telah terkontaminasi oleh kepentingan berdasi (White color crime), semua organisasi sosial dan kepemudaan sudah terklaim menjadi sayap-sayap partai, presiden dan pejabat-pejabat negara tidak lagi bicara atas nama negara tapi bicara atas nama partai dan kepentingan kelompoknya. Akhirnya kerja –kerja pemerintahan yang seharusnya dikerjakan oleh aparatur negara hilang ditelan oleh kepentingan partai  yang pada dasarnya berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya.

Perkawinan antara para pejabat dan pengusaha  (Kleptokrasi) telah melahirkan sistem baru dalam negara kita. Sistem yang cenderung liberal, sistem yang menghancurkan sistem sosial yang terbangun diatas kekeluargaan, ikatan emosional yang kuat dan erat. Dan hanya akan melahirkan manusia-manusia yang kerdil dan hidup sebatang kara ditengah ramainya kehidupan sosial.  Perkawinan ini akan berakibat besar pada sistem dan pola kebijakan pemerintahan yang melonggarkan virus berdasi untuk masuk dan merusak tatanan dan sistem sosial yang telah dibangun masyarakat sejak dulu kala.

Salah satu akibat dari lahir dan berkembangnya kleptokrasi ini adalah sistem pemilihan legislatif yang tidak mengizinkan katerlibatan pegawai negeri sipil dan TNI untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif, sehingga yang terjadi adalah semakin membuka peluang pada masuknya pihak swasta untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Ini berakibat pada  pemilihan yang sarat dengan money politik dan transaksi politik yang sangat tinggi karena para calon-calon tersebut notabenenya adalah mereka yang memiliki modal banyak. Keberadaan  Kelompok swasta inilah yang melahirkan politisi-politisi liberal. Ditambah lagi dengan rekruitmen yang tidak konsisten dan profesional serta sarat money politik. Sehingga dalam pemilihan kemudian yang terjadi adalah pembelian suara. Cost politik yang di keluarkan oleh para calon akan berakibat pada  pengembalian modal dan pencarian keuntungan ketika terpilih dalam dan duduk di kursi legislatif ataupun eksekutif. Logika modal telah menggeser logika formal yang duduk diatas normatifitas rasio.

Para penguasa yang pada dasarnya memperoleh kekuasaan akan semakin memudahkan aksesnya untuk menghendaki dan mewujudkan keinginannya tanpa perlu memikirkan kontituennya. Yang terpikirkan adalah bagaimana mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan.

Pengusaha yang berkuasa akan mengunakan dalih  logika investasi sebesar-besarnya dengan jaminan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang secara teoritis memang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tapi pada realitanya kemiskinan semakin merajalelah di negeri ini. Hal Ini menandakan bahwa pengingkaran janji antara pemerintah dengan rakyatnya telah dilanggar. Pemerintah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat tetapi pemerintah telah beralih profesi menjadi pengusaha yang berkuasa atas rakyatnya.